Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Cirebon menggelar Diskusi Publik tentang Implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Rabu (17/12/2014) yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si di ruang rapat Nyimas Gandasari Setda, Sumber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. H. Hartono, MM dalam laporannya mengatakan kegiatan Diskusi Publik dalam rangka Inplementasi kartu sehat (KIS), Kartu Indonesia PIntar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini merupakan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam rangka sosialisasi informasi terkini yang didanai oleh APBN dari Kemkominfo RI.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur yakni unsur OPD, unsur tokoh masyarakat, unsur PKK, unsur Puskesmas, unsur mahasiswa dan beberapa undangan lainnya yang mempunyai kemitraan dengan Dinas Kominfo yang berjumlah 200 orang dengan mengahadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo, BPJS dan Kantor Pos Cirebon.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si dalam sambutannya mengatakan pada hari ini kita akan melaksanakan Diskusi Publik dengan tema “ Implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)”. Harapan kami, semoga dengan diadakannya diskusi publik ini, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam dan mendetail akan diberlakukannya tiga kartu tersebut.
Kita ketahui era pemerintahan baru yang di nakhodai oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H. Moh. Yusuf Kala, nampaknya betul-betul serius bekerja nyata yang hasil dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat indonesia terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, tentu ini merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diteruskan ke daerah untuk di berikan suatu perlindungan sosial atau yang biasa kita sebut dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Dalam acara diskusi publik hari ini sengaja kita undang dari berbagai unsur, baik unsur Birokrasi, unsur Swasta, Mahasiswa, Lembaga Sosial Kemasyarakatan maupun unsur Pemuda, dimana tujuannya adalah supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana KPS yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan Program Pemerintahan kita dapat di implementasikan dengan baik bagi masyarakat yang kurang mampu, baik di Wilayah Perkotaan maupun di Wilayah Pelosok-Pelosok Pedesaan.
Harapan kita semua adalah semoga dengan diadakannya diskusi publik ini dapat memberikan output atau hasil yang bermanfaat bagi perbaikan implementasi KPS di masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon.
Sekretaris Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Hendra Purnama pada sambutannya mengatakan diskusi publik dilaksanakan oleh Dirjen Kemkominfo bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dalam rangka menyebarluasan Informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai kartu KIS, KIP dan KKS.
Seperti kita ketahui dalam pasal 3, tanggal 3 November 2014, Pemerintah melalui Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 dilaksanakan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat melalui keluarga produktif. Pemerintah memberikan bantuan ini kepada 15, 2 juta keluarga yang yang termasuk dalam 25 % dengan status sosial ekonomi terendah yang akan disalurkan melalui PT. POS dan Bank Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang statusnya dibawah garis kemiskinan.
Kementerian Kominfo akan terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan peruntukkan 3 kartu tersebut ke masyarakat luas baik melalui jajaranya, masmedia maupun lainnya, sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan memahami akan fungsi dari ketiga kartu tersebut.
Hadir pada kesempatan tersebut Jajaran Kemkominfo RI, Kepala Dinas/Intansi, para Camat, Jajaran Diskominfo Kab Cirebon dan undangan lainnya.
Bens/Edys,Diskominfo)
