Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat kembali menggelar Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Gubernur Jawa Barat dengan Bupati/Walikota se-Jawa Barat di Resort Prima Sangkanhurip, Jl. Raya Panawuan No.121, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).
Menurut Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daud Achmad, untuk Kopdar hari ini merupakan kali ketiga dengan konsep acara dialog secara langsung antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya pun dari penyelenggaraan yang pertaa hingga sekarang selalu berubah. Kopdar pertama, Gubernur berkeliling ke tempat wilayah. Kopdar yang kedua adalah ekpose dari masing-masing Bupati dibagi beberapa sesi. Dan kali ini berbeda lagi dengan duduk melingkar dan secara langsung Gubernur menyampaikan pengembangan mengenai tiga pokok bahasan yaitu RAPD 2020, kemudian mengenai penyelenggaraan program-program strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 serta Program Citarum.
Kopdar dimaksudkan untuk mengintensifkan komunikasi dan silaturahmi antara Gubernur dengan Bupati/Wali Kota, serta para penyelenggara pemerintahan daerah lainnya secara berkala dan berkelanjutan. Tujuannya, untuk menciptakan hubungan dan tata kelola pemerintahan yang sinergi antara Pemdaprov Jawa Barat dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan 9 program prioritas tahun 2020 di hadapan 27 kepala daerah se-Jabar. Ridwan Kamil mengatakan, 9 program prioritas itu merupakan implementasi dari janji politiknya.
Ia berharap, gagasan di level provinsi turut mengangkat perkembangan pembangunan di tiap kota dan kabupaten di Jabar. Akses pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK se-Jabar yang rencananya dimulai tahun depan.
Desentralisasi layanan kesehatan. Ia meminta tiap daerah bisa menyelaraskan anggaran dengan program kesehatan di tingkat provinsi.
“Pemprov menganggarkan cukup besar untuk Layad Rawat. Dokter mendatangi warga miskin. Anggaran ada di kami untuk membayar lembur dokter, peralatan, kalau bisa ada subsidi silang dari daerah.” Ujar Ridwan Kamil.
Program selanjutnya, lanjut Kang Emil yaitu berkomitmen untuk membangun rumah sakit kelas B dan C untuk daerah yang jumlah rumah sakitnya masih kurang. Ia meminta para kepala daerah untuk segera menyodorkan proposal pengajuan program itu. Berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis keumatan dengan program One Pesantren One Product (OPOP). Program pengembangan destinasi dan infrastruktur wisata. Ia mengungkapkan, menurut kajian Bank Indonesia, ekonomi Jawa Barat bisa terakselerasi melalui sektor pariwisata.
Karena itu, Emil telah siap menyiapkan anggaran untuk peningkatan destinasi wisata di daerah.
“Saya tunggu proposalnya. Minimal ada 10 proyek kami siapkan, silakan ajukan. syaratnya sama, ajukan lokasi yang sudah siap. Kami akan maksimalkan dengan tiga tipe. Pertama memperbaiki akses, kedua menyempurnakan destinasi dan ketiga membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK cara jenius meningkatkan pertumbuhan. Syaratnya sederhana lahan 200 hektare minimal yang dimiliki institusi.” Lanjutnya.
Saat ini bersama DPRD Jabar tengah mempersiapkan perda pendidikan agama. Dalam salah satu poinnya, Pemprov Jabar akan menyediakan anggaran khusus bagi tiap pesantren. Dalam sektor infrastruktur, Ridwan Kamil mengatakan akan mereformasi Kantor Perwakilan Jawa Barat di Jakarta yang kini memiliki tugas baru yakni mencarikan proyek dari kementrian untuk daerah di Jabar. Menurut dia, banyak proyek pemerintah pusat yang kerap luput dari perhatian.
“Tugasnya melobi sampai jadi. Itu yang dilakukan pemerintah Sumsel, jago mereka lobinya. Jadi, saya buat tim lobi proyek APBN. Silakan gunakan tim pelobi APBN untuk kepentingan proyek tingkat II.” Sambungnya.
Gerakan membangun desa jadi program kedelapan. Pemprov Jabar menyiapkan hibah wifi bagi 600 desa di Jabar.
Saat ini, baru 300 desa yang sudah terpasang jaringan internet. Kang Emil juga meminta tiap daerah untuk saling membantu dalam program subsidi gratis bagi golongan ekonomi lemah. “Sudah disiapkan pemasangan wifi diperuntukan untuk desa yang ada di Jawa Barat. Saya menghimbau kepada setiap daerah untuk selalu melakukan koordinasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.” Katanya.
Program terakhir yakni inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Ia menegaskan, tiap daerah di Jabar harus serba digital dalam tiap layanan. Salah satu yang paling disarankan yakni penerapan e-budgeting. Kang Emil menyebut, e-budgeting akan mempermudah kepala daerah untuk menyaring program. Ia mencontohkan, saat menjabat wali kota Bandung, ia sukses mencoret 2.000 kegiatan yang tak searah dengan RPJMD.
“Dulu saya sama Mang Oded mencoret 2.000 kegiatan karena enggak nyambung. Kami bisa menghembat Rp 1 triliun. Kami juga punya program remunerasi kinerja, ASN yang rajin amplopnya tebal, yang males tipis.” Pungkasnya.
Kopdar ini dihadiri Bupati Bandung, Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, Bupati Kuningan, Bupati Ciamis, Plt. Bupati Cirebon, Bupati Pangandaran, Bupati Purwakarta, Bupati Majalengka, Bupati Tasikmalaya, Bupati Sumedang, Bupati Bogor, Wali Kota Cirebon, Wali Kota Bandung, Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Banjar, Wali Kota Depok, Wali Kota Tasikmayala, dan Wali Kota Cimahi. Kemudian, Wakil Bupati Subang, Wakil Bupati Garut, Wakil Bupati Karawang, dan Wakil Wali Kota Bogor. Sementara daerah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), yakni Sekda Kota Bekasi, Sekda Kabupaten Bekasi, Sekda Kabupaten Sukabumi, dan Sekda Kabupaten Indramayu.(Bens/Edys, Diskominfo).
