Pelatihan Konvensi Hak Anak Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2021

KABUPATEN CIREBON – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Ruang Nyimasgandasai Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (18/3/2021).

Pelatihan tersebut diberikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, camat dan Kuwu lokus P2WKSS.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Drs Iyan Ediyana, M.M., M.Si. mengatakan maksud dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya Konvensi Hak Anak sehingga perencanaan yang dibuat oleh perangkat daerah dapat berbasis pada kepentingan hak anak.

“Tujuannya yaitu agar mampu memahami konvensi hak anak, dapat menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak terutama dimasing-masing OPD dan pemerintahan di tingkat kecamatan atau desa serta peserta mampu memahami kebijakan perlindungan anak,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si. mengatakan bahwa anak memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan hak tersebut merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia.

“Semua pihak perlu memahami instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci hak dasar manusia bagi setiap anak yaitu Konvensi Hak Anak ( KHA ), dimana KHA dijadikan acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak,” ujarnya.

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, untuk mewujudkan semua itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang mengerti dan memahami akan pentingnya KHA yakni menjamin akan kelangsungan hidup bagi anak untuk tumbuh dan berkembang terbebas dari diskriminasi dan tindak kekerasan.

“Diharapkan implementasinya memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tanpa membeda-bedakan atas dasar apapun pada perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Cirebon yang dilakukan melalui pengintegtrasian komitmen dan sumber daya yang ada dari pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha,” imbuhnya.( Intan.V-Diskominfo)

 

Translate »