KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berencana membuat Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
Hal tersebut diungkapkan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat membuka acara Rapat Lanjutan Orientasi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Kantor DPPKBP3A, Selasa (14/12/2021).
Menurut Rahmat, data Kependudukan menjadi kunci utama dalam Desain Pembangunan Kependudukan. Sebab, pihaknya harus mengetahui secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon.
“Kunci utama dalam Grand Desain ini adalah data. Sehingga nanti Disdukcapil melakukan analisa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon, setiap tahun yang lahir berapa yang pindah dan yang datang berapa serta yang meninggal berapa coba dianalisis,” pintanya.
Rahmat mengatakan, dalam program Grand Desain Pembangunan Kependudukan ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja melainkan semua lembaga pemerintah harus ikut serta dalam program ini.
“Pembangunan Kependudukan itu perlu Sinergi, Sinkronisasi, Harmonisasi seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Criebon. Di Kabupaten Cirebon ini kendalanya ada di keyakinan data sehingga ketika kita bisa meyakini data itu, maka itu analisanya sudah akan benar. Ketika analisanya benar tentu programnya juga akan benar,” ujar Rahmat.
Namun demikian, kata Rahmat, dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan perlu dilakukan beberapa perencanaan, agar hasilnya lebih maksimal.
“Kita harus bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk semakin cepat maka pemerintah juga harus mengimbangi dengan layanan krpendudukan dan layanan hak sipilnya. Pemerintah daerah juga harus menjamin kesehatan, pendidikan, ekonomi warganya,” katanya.
Rahmat mengajak seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk bergerak dengan tugas serta fungsinya masing-masing dalam Program Grand Desain Pembangunan Kependudukan. Sebab, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitasnya juga harus ditingkatkan. “Bagaimana kita menata persebaran dan mengarahkan mobilitas persebaran penduduk ini, ini menjadi penting. Artinya, ini soal kebijakan lokal untuk pemerataan penduduk. Oleh karena itu butuh kerjasama semua pihak agar program ini bisa tercapai,” katanya.
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Kepala DPPKBP3A, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dan sejumlah perwakilan dari OPD. (DISKOMINFO)
