KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bakal siap memperbaiki permasalahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal tersebut dilakukan agar seluruh bantuan dari pemerintah untuk masyarakat bisa diterima sesuai sasaran.
Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag menyebutkan, kesalahan DTKS dengan kondisi riel di lapangan harus segera disesuaikan agar tidak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak tidak bertanggung jawab.
Meskipun tidak memiliki anggaran validasi data, pemerintah pun siap menggandeng perguruan tinggi untuk memperbaharui data masyarakat penerimaan bantuan.
“Terutama soal BPNT, perlu ditangani dengan cepat, sehingga permasalahan tidak meluas,” kata Imron saat ditemui di Kantor Bupati Cirebon, Kecamatan Sumber, Rabu (23/2/2020).
Anggota DPR RI Komisi 8, Hj. Selly Andriany Gantina, S.T, menyebutkan, kalau dirinya sengaja melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon, terkait sosialisasi validasi data jumlah warga miskin.
Tahun lalu saat awal pandemi, kata Selly, pemerintah membagikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, baik berupa uang tunai atau kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas).
“Terjadi tumpang tindih data penerima bantuan. Di masa pemulihan ekonomi ini, perlu adanya perbaikan dan sinkronisasi data,” katanya.
Selly mengatakan, setiap daerah harus melakukan update DTKS setiap bulan. Sebelumnya, pembaharuan data tersebut dilakukan hanya dua kali dalam satu tahun.
Dalam upaya tersebut, di Jawa Barat bakal didampingi oleh pihak perguruan tinggi, yakni Universitas Padjajaran. “Data itu selalu berubah, entah itu meninggal dunia atau yang lainnya,” katanya.(Diskominfo).
