Selasa (09/06/2016), berlangsung Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon Tahun 2015. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka untuk menekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Rapat Koordinasi Gugus Tugas ini dihadiri oleh aktivis dan organisasi penggiat perlindungan perempuan dan anak di ruang Paseban, Setda Sumber.
Ketua P2TP2A Kabupaten Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE menyampaikan terkait kekerasan perempuan dan anak, berdasarkan data tahun 2015 yang ditangani oleh WCC Mawar Balqis Cirebon ada 142 kasus, yakni KDRT 27 orang, Perkosaan 21 orang, Pelecehan Seksual 23 orang, Kekerasan Terhadap Perempuan 9 orang, Kekerasan Terhadap Anak Pekerja Migran 15 orang, Kekerasan Dalam Pacaran 25 orang, Trafiking 7 orang, dan Pekerja Migran 15 orang.
Kedepan hal tersebut bisa ditekan sehingga tidak ada lagi pelecehan seksual terhadap anak dengan cara mensosialisasikannya. Hal ini selalu disampaikan dan faktor terjadinya hal tersebut kebanyakan karena SDM dan ekonomi.
Pihaknya akan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, karena hal itu tidak hanya tanggungjawab Pemda saja dan kita mengajak untuk saling memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masih adanya perbuatan yang melanggar hukum.
Sementara Koordinator Program WCC Mawar Balqis, Sa’adah mengatakan Rakor yang dilakukan adalah sinergitas upaya Pemda dan masyarakat dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kasus kekerasan hampir merata di setiap daerah. Faktor utamanya yakni ekonomi. Hal ini adalah tanggungjawab bersama, kita sebagai masyarakat harus peduli.
Sedangkan dari Kepala BPPKB Kabupaten Cirebon H. Supadi Priyatna, SH.,M.Si megatakan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan yang ada di BPPKB itu sendiri yakni mengadakan penyuluhan, baik dikalangan anak sekolah maupun masyarakat.
Untuk anak sekolah BPPKB melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan terhadap masyarakat kita banyak petugas-petugas di lapangan supaya bersinergi bersama-sama dengan kepala desa dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat untuk menyebarluaskan persoalan-persolan yang mengatisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(Bens/Sahidin,Diskominfo)
