KABUPATEN CIREBON.- Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, SE meminta kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalin komunikasi harmonis dengan pemerintah desa. Hal itu dilakukan agar menciptakan kualitas warga yang bisa bersaing.
BPD dan pemerintah desa, kata Uu, harus berjuang untuk meningkatkan kualitas kesehatan setiap pendidikan bagi seluruh warga di masing-masing desa.
“IPM (indeks pembangunan manusia) di Jawa Barat masih rendah. Di tingkat desa pun, Rata-rata masyarakat yang bersekolah hanya sampai tingkat SMP, sedangkan kewajiban pendidikan itu sampai SMA,” kata Uu seusai mengisi sambutan di acara Musyawarah BPD Kabupaten Cirebon di Aula BKPSDM Sumber, Selasa (2/3/2021).
Uu mengatakan, tingkat perekonomian di desa akan tumbuh kalau kualitas pendidikan dan kesehatan sudah baik. Maka dari itu, keharmonisan antara BPD serta kepala desa jangan sampai terputus.
Provinsi Jawa Barat nantinya bakal menerbitkan intruksi dari Gubernur Jawa Barat tentang meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurut Uu, upaya tersebut akan mengadopsi pola yang dilakukan pada zaman orde baru melalui intruksi presiden (inpres). “Kalau kedua pihak di desa ini tidak harmonis, sekalipun adanya intruksi tidak akan berjalan. Anggota BPD dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya,” katanya.
Uu menyebutkan, meskipun honor sebagai BPD lebih kecil dibandingkan pemerintah desa, anggaran dana desa atau dana desa sebagian kecilnya harus dialokasikan untuk meningkatkan kinerja sebagai anggota BPD.
“Sehingga tidak ada kecemburuan antara kepala desa dengan BPD sekalipun tupoksinya berbeda,” kata Uu.
Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE.,M.Si mengatakan, BPD harus merumuskan cara untuk pembangunan di masing-masing desa. Maka dari itu, BPD harus menjaga keharmonisan dengan kuwu atau kepala desa. “Ini semua untuk menuju Jabar juara lahir batin,” katanya.
Tolok ukur kemajuan pembangunan di sebuah daerah, dimulai dari desa. Ia menyebutkan, pandemi Covid-19 jangan sampai menjadi halangan untuk melakukan inovasi untuk kemajuan masyarakat.(Bens/Edys, Diskominfo).
